Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyoroti dana Pemda yang mengendap di bank mencapai Rp203 triliun. Hal ini terjadi di tengah realisasi belanja daerah yang masih rendah.
Hingga November 2025, belanja daerah baru terealisasi 68 persen. Padahal, target yang ditetapkan seharusnya di atas 80 persen.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan hal ini usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).
“Beliau bertanya mengapa masih ada daerah yang menyimpan uang di bank,” ujar Tito.
Mendagri menjelaskan, salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran adalah adaptasi kepala daerah baru. Mereka dilantik pada 20 Februari 2025.
Para kepala daerah baru ini tengah menyusun formasi pejabat. Hal ini menyebabkan perlambatan penyerapan anggaran.
Selain itu, beberapa daerah menahan anggaran untuk pembayaran kontrak di akhir tahun. Mereka juga menyiapkan dana untuk gaji dan operasional di Januari.
Tito menambahkan, rata-rata pendapatan 552 Pemda mencapai 82-83 persen dari target minimal 90 persen.
“Belanjanya di angka 68 persen. Kita mendorong agar belanjanya di atas 75 persen, 80 persen, supaya uang beredar di masyarakat,” katanya.
Kemendagri akan terus memantau percepatan belanja daerah. Tujuannya agar pelayanan publik berjalan optimal dan ekonomi daerah bergerak.
