Berita

Payakumbuh Percepat Reformasi Birokrasi, Adaptasi Kebijakan BKN Baru

107
×

Payakumbuh Percepat Reformasi Birokrasi, Adaptasi Kebijakan BKN Baru

Sebarkan artikel ini
walikota-payakumbuh-ikuti-rapat-koordinasi-nasional-kepegawaian-tahun-2025
walikota payakumbuh ikuti rapat koordinasi nasional kepegawaian tahun 2025

Jakarta – Pemerintah Kota Payakumbuh tancap gas mempercepat reformasi birokrasi. Langkah ini diambil usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025.

Rakornas tersebut digelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, hadir langsung dalam Rakornas di Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (19/11/2025).

Zulmaeta menegaskan, Payakumbuh siap menindaklanjuti sembilan kebijakan baru dari BKN. Data terbaru mengenai kondisi ASN secara nasional juga menjadi perhatian utama.

“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran pusat,” kata Zulmaeta.

Payakumbuh akan memperkuat tata kelola kepegawaian. Pemetaan talenta ASN dan automasi layanan kepegawaian juga akan dipercepat.

“Layanan kepegawaian yang cepat dan responsif kini menjadi kebutuhan mendesak,” ujarnya.

Kebijakan seperti automasi kenaikan pangkat dan penyederhanaan uji kompetensi akan segera diadaptasi.

Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan BKN tengah mengakselerasi implementasi Asta Cita ke-4. Reformasi birokrasi bertujuan melindungi, memudahkan, dan membahagiakan masyarakat.

Rakornas 2025 mencatat jumlah ASN nasional saat ini mencapai 5.588.245 orang. Komposisinya terdiri dari 64 persen PNS dan 36 persen PPPK.

Ignatius Jonan dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf turut hadir. Mereka memberikan perspektif global mengenai kebutuhan birokrasi yang adaptif dan inovatif.