Bandung – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan negara tidak tinggal diam dalam melindungi masyarakat dari berbagai risiko di ruang digital.
Karena itu, ia mendorong generasi muda, terutama lulusan perguruan tinggi, untuk mengambil peran sebagai penjaga ekosistem digital nasional.
Dalam pidato inspiratifnya pada wisuda Telkom University di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/04/2026), Meutya menilai derasnya arus informasi di era digital telah memunculkan tantangan baru.
Banjir informasi dan maraknya misinformasi, kata dia, menuntut kehadiran lulusan perguruan tinggi bukan sekadar sebagai pengguna teknologi, melainkan juga sebagai agen perubahan yang menjaga kualitas informasi di ruang digital.
“Di era post-truth, tantangan kita bukan lagi pada akses informasi, tetapi pada kualitasnya. Karena itu, para wisudawan harus bisa berperan juga sebagai agen perubahan dan menjadi pandu-pandu literasi digital di daerahnya masing-masing,” ujar Meutya.
Ia mengingatkan bahwa misinformasi kini telah menjadi persoalan global, sebagaimana tercantum dalam laporan World Economic Forum.
Kondisi tersebut semakin relevan di Indonesia, mengingat jumlah pengguna internet yang telah mencapai ratusan juta orang dengan durasi penggunaan yang tinggi. Situasi ini memperbesar risiko paparan konten negatif di dunia maya.
Untuk mengurangi risiko itu, pemerintah disebut telah mengambil langkah-langkah tegas melalui regulasi yang adaptif.
Salah satunya adalah pembatasan akses platform digital berisiko bagi anak di bawah usia 16 tahun dalam PP TUNAS.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya negara melindungi generasi muda dari dampak buruk teknologi, termasuk adiksi digital dan paparan konten berbahaya.
“Kami ingin menyampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati untuk juga menjadi duta-duta Tunas yang bisa membantu pemerintah menjaga keberlangsungan anak-anak kita agar mereka bisa hidup di ranah digital dan mendapatkan yang terbaik dan mengeluarkan yang mudarat,” tegasnya.
Meutya juga menyoroti laju adopsi teknologi di Indonesia yang sangat tinggi.
Menurut dia, kondisi itu menjadi modal besar sekaligus tantangan serius. Di satu sisi, masyarakat Indonesia menunjukkan kemampuan beradaptasi yang kuat.
Namun di sisi lain, literasi digital, kesadaran etika, dan pemahaman atas penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial atau AI, perlu terus diperkuat.
Ia menekankan bahwa pengelolaan ruang digital nasional harus berlandaskan prinsip kehati-hatian dan keterjagaan.
Pemerintah, lanjut Meutya, berkewajiban memastikan teknologi dimanfaatkan dengan memperhatikan keamanan, transparansi, dan kepentingan manusia.
“Kita tetap harus berhati-hati agar adopsi AI diikuti dengan rasa tanggung jawab, rasa keamanan, etika, transparansi, dan orientasi pada kepentingan manusia. Jadi meregulasi dengan ketat itu menjadi salah satu cara kita mengamankan tanpa bermusuhan dengan inovasi,” tutur Menkomdigi.
Selain itu, ia mengajak para lulusan ikut menjadi bagian dari solusi atas dampak negatif teknologi, mulai dari kecanduan digital, manipulasi algoritma, hingga penyebaran konten yang merusak nilai sosial dan budaya.
“Negara tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk para lulusan muda, untuk menjaga ruang digital kita tetap sehat,” kata Meutya.
Menutup pidatonya, Meutya menegaskan bahwa tanggung jawab para lulusan tidak berhenti pada pencapaian akademik.
Menurut dia, justru setelah terjun ke masyarakat, mereka memikul misi untuk menjaga dan membangun ruang digital Indonesia agar lebih aman, beretika, dan berdaya saing.
