Berikut adalah penulisan ulang berita tersebut dengan gaya jurnalistik media nasional:
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soroti tata kelola distribusi beras untuk kendalikan harga. Kenaikan harga beras dinilai kerap terjadi di daerah penghasil.
Penegasan ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (25/7). Rapat dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Tito menyebut beras jadi komoditas ketiga pendorong inflasi setelah bawang merah dan cabai rawit. Kenaikan harga beras meningkat di minggu ketiga Juli 2025.
“Hal itu merupakan dampak perubahan dari 178 kabupaten/kota menjadi 205 kabupaten/kota,” ujar Tito.
Mendagri ingatkan pentingnya kelancaran distribusi beras ke daerah kepulauan dan pegunungan yang andalkan transportasi udara.
Subsidi transportasi komoditas pangan jadi salah satu solusi yang ditawarkan. Langkah ini diyakini dapat menekan harga beras di wilayah terpencil.
“Untuk masalah transportasi kita pikirkan, Pak, untuk membantu daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah gunung yang sulit-sulit ini,” kata Tito.
Tito juga singgung pentingnya galakkan konsumsi pangan lokal yang mengandung karbohidrat. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya bergantung pada beras.
Terkait penegakan hukum, Tito tegaskan agar penindakan difokuskan pada oknum yang melanggar secara bertahap. Pelaku usaha diberi peringatan sebelum penindakan.
Mendagri wanti-wanti agar penegakan hukum tidak ganggu stabilitas pasokan di pasar.
“Sehingga kalau mau ditindak orangnya, tapi barangnya harus diturunkan harganya, barangnya tetap bisa sampai ke masyarakat,” pungkasnya.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Hadi, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah, serta pejabat terkait lainnya.
