Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengimbau masyarakat memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA). Tujuannya agar jadwal mudik bisa diatur.
Dengan WFA, diharapkan distribusi waktu perjalanan lebih merata. Selain itu, potensi kemacetan selama Lebaran bisa dikurangi.
“Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dengan memanfaatkan kebijakan work from anywhere,” kata Dudy, Minggu (15/3/2026).
Kebijakan WFA diterapkan bertepatan dengan libur Lebaran. Periode libur berlangsung sekitar dua pekan, 14–29 Maret 2026.
Periode itu mencakup libur Idul Fitri, Nyepi, dan cuti bersama.
Dudy menekankan pentingnya mengurai kepadatan arus mudik. Pemanfaatan WFA jadi salah satu solusi.
Hal itu disampaikan saat meninjau kondisi transportasi dan titik mudik di Jawa Barat.
Dalam peninjauan itu, Menhub didampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Mereka memastikan kesiapan layanan transportasi dan kelancaran pergerakan masyarakat.
“Peninjauan ini kami lakukan untuk memantau secara langsung situasi lalu lintas di salah satu jalur utama mudik pada masa awal arus mudik,” ujar Dudy.
Titik pertama pemantauan adalah Cirebon. Menhub menyampaikan pergerakan kendaraan pada periode awal arus mudik mulai meningkat.
Menurut laporan Jasa Marga, volume kendaraan meningkat sekitar 14 persen dibandingkan hari normal.
“Sejauh ini memang sudah ada peningkatan, tetapi belum terlalu tinggi,” jelas Dudy.
Survei Kemenhub memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada 18 Maret 2026.
Pemerintah juga mewaspadai potensi hambatan lalu lintas dari aktivitas masyarakat di sekitar jalur mudik.
Menhub mengimbau agar kegiatan yang berpotensi membahayakan keselamatan dihentikan sementara. Contohnya, aktivitas warga yang mencari koin di jalur Pantura kawasan Kalisewo, Indramayu.
“Yang paling penting, kami juga mengkhawatirkan keselamatan saudara-saudara kita yang berada di kawasan Kalisewo tersebut,” ujar Dudy.
Dalam kesempatan itu, Menhub bersama Gubernur Jawa Barat menyerahkan kompensasi kepada 557 pengemudi transportasi tradisional di Cirebon, seperti becak dan ojek.
Kompensasi diberikan kepada pengemudi yang terdampak pengaturan operasional selama arus mudik.
Dudy menjelaskan langkah ini adalah upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya menjaga kelancaran arus mudik.
Program bantuan memberikan kompensasi Rp1,4 juta per orang kepada pengemudi transportasi tradisional seperti angkot, becak, andong, dan ojek.
Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi aktivitas operasional sementara selama arus mudik. Dengan begitu, potensi hambatan samping di jalan dapat diminimalkan.
Dudy menilai langkah ini membantu petugas di lapangan dalam menjaga kelancaran lalu lintas di jalur utama mudik, khususnya di Pantura Cirebon.
“Kami juga mengimbau pemerintah daerah lain untuk menginisiasi program serupa sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah,” ujar Dudy.
Setelah peninjauan di Cirebon, Menhub melanjutkan perjalanan ke Subang melalui jalur darat. Tujuannya memastikan kesiapan infrastruktur dan kelancaran arus lalu lintas.
Menhub juga memantau langsung kondisi titik rawan kepadatan serta kesiapan fasilitas pendukung keselamatan perjalanan. Peninjauan kemudian ditutup dengan kembali ke Jakarta melalui jalur Pantura.
“Peninjauan melalui jalur darat ini penting agar kami dapat melihat secara langsung kondisi riil di lapangan,” kata Dudy.
Dengan demikian, langkah antisipasi dapat disiapkan lebih optimal. Tujuannya memastikan perjalanan mudik masyarakat berlangsung aman, lancar, dan nyaman.
