Jakarta – Komisi Yudisial (KY) menjamin proses seleksi calon hakim agung, hakim ad hoc HAM, dan hakim ad hoc tipikor akan berjalan transparan dan independen.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Andi M. Asrun, memastikan publik dan media dapat memantau seluruh tahapan seleksi.
Asrun menyatakan, proses seleksi bersifat terbuka. Publik dapat mengikuti alur seleksi melalui website KY, media massa, serta dipantau oleh NGO antikorupsi.
Hasil seleksi calon hakim agung dan ad hoc dilakukan atas dasar blind-review. Identitas peserta dirahasiakan saat penilaian.
KY melibatkan berbagai pihak dalam tim seleksi. Tujuannya, memastikan transparansi dan independensi.
“Tim seleksi juga melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi yang memiliki kredibilitas antikorupsi,” ujar Asrun.
KY memastikan hakim agung dan ad hoc terpilih berdasarkan kompetensi dan integritas. Tidak ada infiltrasi kepentingan politik.
“Hakim ad hoc dipilih atas dasar kompetensi dan integritas, bukan atas dasar titipan politik,” tegas Asrun.
Sebelumnya, KY telah mengumumkan penerimaan usulan calon hakim agung dan hakim ad hoc secara daring.
Pendaftaran dibuka untuk WNI sejak 26 Maret dan akan berakhir pada 16 April 2026.
