Jakarta – Komisi XII DPR RI mendesak pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga segera mengevaluasi sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul maraknya antrean panjang di sejumlah SPBU.
Desakan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat bersama BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Padahal, pemerintah memastikan stok BBM bersubsidi secara nasional dalam kondisi aman.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyebut fenomena antrean tersebut sebagai anomali di tengah meredanya tekanan geopolitik global.
Menurutnya, masyarakat seharusnya tidak kesulitan memperoleh BBM saat situasi pasokan internasional berada dalam kondisi stabil.
Ia menilai antrean dipicu pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
Selain itu, lebar disparitas harga antara kedua jenis BBM tersebut disinyalir memicu potensi penyalahgunaan di lapangan.
Bambang menegaskan seluruh hambatan distribusi harus segera diatasi agar tidak merugikan masyarakat luas.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa kondisi serupa terjadi di daerah pemilihannya, Lampung I.
Ia melaporkan antrean panjang di Kota Bandar Lampung bahkan sudah berlangsung selama satu hingga dua bulan terakhir.
Sebagai tindak lanjut, Komisi XII meminta Pertamina mengoptimalkan layanan SPBU, termasuk menambah jam operasional di wilayah terdampak antrean.
DPR juga mendorong evaluasi batas volume pembelian harian bagi kendaraan roda enam ke atas.
Sistem digitalisasi MyPertamina diminta disempurnakan guna mendeteksi ketidaksesuaian profil kendaraan dengan jenis bahan bakar.
Data BPH Migas menunjukkan realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu hingga 30 Juni 2026 mencapai 50,80 persen dari kuota 19,16 juta kiloliter.
Sementara itu, realisasi penyaluran Pertalite tercatat mencapai 47,68 persen dari kuota 29,27 juta kiloliter.
BPH Migas berkomitmen memperkuat pengawasan melalui ribuan kegiatan pembinaan kepada lembaga penyalur sepanjang semester pertama 2026.
Komisi XII berjanji terus mengawal evaluasi ini demi memastikan akses energi yang merata dan tepat sasaran bagi masyarakat.
