Jakarta – Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah (Pemda) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera memperkuat anggaran penanganan bencana banjir dan longsor.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak agar Pemda mengalihkan anggaran ke pos biaya tidak terduga (BTT).
Desakan ini muncul karena anggaran BTT di banyak daerah menipis menjelang akhir tahun.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan arahan ini di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Kamis (27/11).
“Kita sudah memberikan arahan berkaitan dengan pergeseran-pergeseran anggaran dari pos-pos yang lain ke BTT tersebut,” ujar Tomsi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan seluruh Pemda untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana.
Kemendagri juga telah menurunkan tim dari Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan untuk memberikan bantuan penanganan, mengingat karakteristik bencana yang berbeda di setiap wilayah.
Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, menambahkan bahwa pihaknya telah menggelar delapan operasi SAR di wilayah terdampak.
Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan warga yang membutuhkan pertolongan darurat dan melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan.
“Khusus terkait longsor, kita akan melakukan tindakan-tindakan mulai dari secara manual dan juga menggunakan teknologi,” pungkas Syafii.
