Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengambil langkah tegas dengan mencopot anggota keluarganya dari jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan ini diambil sebagai respons atas gelombang protes besar-besaran dan tuntutan transparansi yang disuarakan masyarakat terkait isu nepotisme serta penggunaan anggaran daerah.
Langkah perombakan kebijakan ini disampaikan Rudy melalui kanal media sosial resminya pada Minggu (26/4). Ia memastikan bahwa keterlibatan keluarga dalam peran struktural, termasuk posisi wakil ketua tim ahli Gubernur untuk percepatan pembangunan, resmi ditiadakan mulai hari ini.
Evaluasi Anggaran Renovasi Rumah Jabatan
Selain isu nepotisme, Rudy juga menyoroti polemik renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar yang sempat memicu kritik tajam. Ia berkomitmen untuk menanggung secara pribadi biaya renovasi untuk item yang dianggap di luar fungsi kedinasan, seperti pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut.
Rudy menegaskan, meskipun rencana proyek renovasi tersebut sudah ada sebelum dirinya menjabat, ia tetap memikul tanggung jawab penuh. Ia berjanji akan melakukan audit ulang terhadap 57 item belanja dalam paket renovasi tersebut guna memastikan transparansi penggunaan anggaran agar dapat dipantau oleh publik.
Buntut Aksi Unjuk Rasa
Kebijakan ini merupakan buntut dari aksi demonstrasi yang diikuti sekitar 3.000 massa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada 21 April 2026. Dalam aksi tersebut, gabungan elemen mahasiswa, organisasi masyarakat, dan kelompok adat menuntut penghentian praktik politik dinasti serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Sebelumnya, pemerintahan Rudy juga sempat disorot publik terkait pengadaan mobil dinas Range Rover senilai Rp8,5 miliar yang akhirnya dibatalkan. Menanggapi situasi ini, Rudy menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat.
Ia berjanji akan lebih peka terhadap kebutuhan publik dan bekerja lebih cermat dalam menyusun program kerja. Kini, masyarakat Kalimantan Timur menanti realisasi janji tersebut guna memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi warga luas.
