Jakarta – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo berkomitmen membangun Ilmu Kepolisian berbasis riset dan data. Hal ini diwujudkan dengan peluncuran dua buku.
Dua buku yang diluncurkan berjudul “Rekrutmen, Meritokrasi, dan Teknologi” dan “Prosiding Pusat Studi Kepolisian”.
Peluncuran buku ini dibarengi dengan peresmian tahap ketiga operasionalisasi 7 dari 16 Pusat Studi Kepolisian di PTIK, Jakarta Selatan, Selasa 10 Maret 2026.
Dedi mengatakan hasil penelitian akademik dapat jadi dasar pengambilan kebijakan kepolisian yang akurat dan berbasis data.
“Sehingga memastikan setiap langkah Polri dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” kata Dedi.
Buku “Rekrutmen, Meritokrasi, dan Teknologi” menawarkan visi pengelolaan SDM yang maju. Tujuannya membentuk personel Polri yang profesional dan berintegritas.
Intisari buku ini menekankan pendekatan saintifik dan alat modern sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Salah satu poin utamanya adalah optimalisasi ekosistem digital melalui “Satu Data SDM”. Tujuannya memastikan layanan yang transparan dan accessible bagi seluruh personel.
Buku “Prosiding Pusat Studi Kepolisian” bertujuan mengenalkan Ilmu Kepolisian modern. Dengan begitu, Ilmu Kepolisian dapat berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang terbuka dan diakui secara nasional maupun internasional.
Di dalam buku ini, terdapat penyampaian visi strategis pengembangan pusat studi kepolisian.
Pusat studi yang diresmikan ialah Pusat Studi Forensik Kepolisian, Pusat Studi Internasional Kepolisian, Pusat Studi Keamanan Nasional, Pusat Studi PPA, Pusat Studi Keadilan Restoratif & Transformasi Konflik, dan Pusat Studi Intelijen Kepolisian.
Sebelumnya pada 2025, sembilan pusat studi Ilmu Kepolisian sudah diresmikan.
Dedi menyampaikan, peresmian pusat studi bukan sekadar seremoni rutin. Melainkan pernyataan sikap bahwa Polri tidak lagi hanya mengandalkan tindakan taktis dan teknis di lapangan.
“Diharapkan dengan peresmian 16 Pusat Studi Kepolisian ini dengan bidang keilmuan masing-masing, pusat studi Kepolisian ini menjadi wadah riset dan diskusi akademik terkait pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia,” ujar Dedi.
Hal tersebut menjadi bukti bahwa Polri kini bergerak menuju penguatan intelektual melalui paradigma berbasis bukti (Evidence Based Policy).
