Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan reformasi birokrasi adalah fondasi terkuat membangun negara yang kuat dan berintegritas.
Hal itu disampaikan saat memberikan keynote speech pada acara SAKIP dan Zona Integritas Award 2025, Rabu (11/2/2026).
Menurut Menteri Rini, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi dasar penting.
SAKIP memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, hingga dampak nyata bagi masyarakat.
Reformasi birokrasi diposisikan sebagai mesin penggerak pencapaian tujuan pembangunan nasional.
“Reformasi birokrasi adalah fondasi terkuat untuk membangun negara yang lebih kuat dan berintegritas,” ujarnya.
“SAKIP menjadi dasar untuk memastikan perencanaan hingga program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan arahan Presiden bahwa salah satu syarat keberlangsungan sebuah peradaban adalah hadirnya birokrasi yang unggul.
Birokrasi yang unggul akan memperkuat kapasitas negara.
Selain itu, birokrasi unggul memastikan kebijakan diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan.
Birokrasi unggul juga meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
“Sejalan dengan itu, Presiden juga menekankan bahwa birokrasi harus responsif dan melayani,” kata Menteri Rini.
“Kebutuhan masyarakat harus menjadi pusat pelaksanaan reformasi birokrasi,” tambahnya.
Sehingga, keberhasilannya tidak hanya diukur dari efektivitas anggaran, tetapi juga dari kualitas layanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa reformasi birokrasi telah memasuki fase transformasi digital sebagai fondasi human-based governance.
Digitalisasi layanan publik, baik kepada masyarakat maupun layanan kepegawaian, terus didorong.
Tujuannya, memastikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan inklusif.
Upaya ini menjadi salah satu fokus reformasi birokrasi hingga tahun 2029.
“Saat ini capaian reformasi birokrasi Indonesia telah menunjukkan pengakuan di tingkat global dan nasional,” jelas Menteri Rini.
“Berbagai indikator tata kelola pemerintahan, termasuk efektivitas pemerintahan dan pengembangan pemerintahan digital, mencatat perbaikan yang signifikan,” lanjutnya.
“Di tingkat nasional, penguatan layanan publik juga ditandai dengan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan terintegrasi,” tambahnya.
Sejalan dengan arah tersebut, hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan kinerja yang konsisten di seluruh level pemerintahan.
Nilai SAKIP kementerian/lembaga tercatat 73,61, pemerintah provinsi 69,05, serta pemerintah kabupaten/kota 64,89.
Melalui SAKIP, pemerintah juga memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Capaian ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab instansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja.
Selain itu, disiplin penggunaan anggaran, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung sasaran pembangunan nasional.
