Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masalah penyaluran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Sebanyak 41 persen penerima PBI JKN saat ini tidak tepat sasaran.
Mereka adalah masyarakat mampu atau berasal dari desil 6-10.
Hal itu disampaikan Purbaya saat rapat konsultasi dengan pimpinan DPR RI, Senin, 9 Februari 2026.
Rapat membahas kisruh BPJS Kesehatan PBI nonaktif.
“Masih ada sekitar 41 persen masyarakat PBI JKN yang berada pada desil 6-10 yang seharusnya tidak menjadi PBI JKN,” kata Purbaya.
Menurutnya, hanya 59 persen masyarakat miskin dari desil 1-5 yang menerima PBI JKN.
“Sebanyak 59% dari total alokasi tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang seharusnya menjadi PBI JKN desil 1 sampai 5,” ujarnya.
Purbaya mengatakan APBN 2026 fokus pada program kesehatan masyarakat.
Efektivitas program JKN menjadi salah satu prioritas.
Alokasi anggaran untuk program kesehatan mencapai Rp247,3 triliun.
Angka ini meningkat 13,2 persen dari tahun lalu.
“Mencakup di dalamnya (Rp247,3 triliun), untuk mendorong efektivitas program JKN melalui dukungan iuran bagi PBI untuk 96,8 juta peserta,” ucapnya.
Pemerintah akan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.
“Sehingga akan meningkatkan akses, kualitas layanan, serta mampu memproteksi keuangan masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan,” pungkasnya.
Purbaya juga akan menyalurkan Rp 15 miliar untuk mereaktivasi JKN otomatis sementara.
Syaratnya, sesuai usulan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.
