Jakarta – Polri terus bertransformasi untuk menjawab tantangan zaman dan ekspektasi masyarakat modern. Hal ini disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC), Febry Wahyuni Sabran.
Polri dinilai memberikan dukungan dan komitmen dalam reformasi berkelanjutan. Tujuannya adalah menjadi lembaga yang profesional, berintegritas, dan melayani kepentingan rakyat.
Febry yakin masyarakat Indonesia mendukung Polri dalam memperkuat demokrasi hukum menjelang 2026.
“Dukungan ini bukan tanpa alasan,” kata Febry, Minggu, 4 Januari 2026.
Masyarakat melihat upaya nyata Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi operasional, dan penegakan hukum yang adil.
Febry menyoroti visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Penegakan hukum dan demokratisasi menjadi pilar utama pembangunan bangsa.
Sistem hukum yang baik akan membawa Indonesia menjadi negara maju yang berkeadilan sosial. Reformasi Polri bukan hanya tanggung jawab internal, tetapi juga kepentingan nasional.
Febry yakin Polri akan mengalami transformasi budaya pada 2026. Transformasi ini bukan sekadar perubahan prosedural atau struktural.
Perubahan ini menyentuh aspek terdalam dari institusi, yaitu budaya kerja dan mentalitas anggota. Struktur dan regulasi saja tidak cukup untuk menghasilkan penegakan hukum yang melayani rakyat.
Transformasi budaya Polri mencakup peningkatan profesionalisme di semua lini. Penguatan akuntabilitas melalui sistem pengawasan internal dan eksternal yang lebih efektif juga menjadi fokus.
Reorientasi pelayanan publik menempatkan masyarakat sebagai subjek yang harus dilayani. Internalisasi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam setiap tugas kepolisian juga penting.
Transformasi ini didukung oleh komitmen politik yang kuat dari tokoh nasional hingga elemen masyarakat sipil.
