Jakarta – Pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia memiliki mitra setara menteri dalam urusan haji. Hal ini menjadi alasan utama peningkatan status Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPHU) menjadi Kementerian Haji.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hal tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10).
“Karena dia bilang ‘Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami minta urusannya sama pejabat.’ Oke ini Kepala Badan, tetapi enggak dia [pemerintah Arab] maunya menteri, ya sudah, apa boleh buat kita menyesuaikan,” kata Prabowo.
Prabowo meyakini, pembentukan Kementerian Haji akan meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi antara Indonesia dan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji.
Selain itu, Prabowo mengklaim pembentukan kementerian ini telah berhasil menurunkan biaya haji.
Ia meminta Kementerian Haji terus berupaya melakukan efisiensi.
“Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya Haji dan saya minta terus Menteri Haji… saya minta biaya haji harus terus turun, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga menargetkan pemangkasan signifikan pada masa tunggu calon jemaah haji.
“Waktu tunggu Haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah kita potong, [masa] tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih,” pungkasnya.
