Jakarta – Pembatalan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2026 oleh Menteri Keuangan (Menkeu) menuai kritik tajam.
Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI), Ariana Satria, menilai keputusan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah menekan angka perokok di Indonesia.
Ariana Satria mengungkapkan kekhawatirannya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (30/9/2025).
Menurutnya, tingginya konsumsi rokok, terutama di kalangan laki-laki dan anak-anak, membebani keuangan negara.
“Konsumsi rokok ini sangat tinggi, 70 persen laki-laki di Indonesia adalah perokok. Jumlah perokok anak dan remaja pun terus meningkat,” tegas Ariana.
Ariana juga menyoroti bahwa cukai seharusnya dikenakan demi keadilan, bukan sebagai sumbangan dari perokok.
“Para perokok itu bukan pahlawan, karena ternyata beban yang ditangani negara dan publik lebih besar daripada cukai yang diperoleh,” jelasnya.
Kebiasaan merokok, lanjut Ariana, memperparah kondisi keluarga prasejahtera.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rokok menjadi konsumsi kedua terbanyak bagi keluarga rentan penerima bantuan langsung tunai.
“Riset dari PKJS juga menunjukkan keluarga yang merokok punya probabilitas untuk semakin miskin sebesar enam persen,” ungkap Ariana.
Harga rokok yang murah dan mudah dijangkau juga menjadi sorotan.
“Harga rokok di Indonesia ini masih murah, sudah murah bisa dibeli eceran nanti. Ini hal ini yang mengkhawatirkan,” katanya.
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat CHT tidak naik pada 2014, 2019, dan 2025. Rata-rata kenaikan pada 2020-2024 tercatat 23 persen.
Ariana menepis anggapan kenaikan CHT berdampak pada PHK di industri rokok dan menyengsarakan petani tembakau. Ia meyakini petani tembakau mampu melakukan diversifikasi tanaman.
