Banda Aceh – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mendesak Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk menangkap Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Desakan ini terkait polemik razia pelat kendaraan asal Aceh yang tengah berlangsung di wilayah Sumut.
Nasir menilai, kebijakan Bobby Nasution berpotensi memicu konflik sosial antara masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.
“Jika Bobby tetap ngotot, maka Polda Sumut bisa mengamankan Bobby dan memprosesnya secara hukum,” tegas Nasir dalam keterangannya, Senin (29/9). Ia menambahkan, kebijakan tersebut sangat berpotensi membenturkan warga antar daerah.
Legislator asal Aceh ini mengingatkan, pembangunan infrastruktur jalan dibiayai oleh APBN dan APBD yang bersumber dari uang rakyat.
“Semua ruas jalan di Indonesia ada uang rakyat di dalamnya,” ujarnya. Komisi III DPR RI mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya menindak tegas pihak yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat.
Menanggapi kritikan tersebut, Bobby Nasution mengaku tidak ambil pusing. Ia menegaskan, razia ini bertujuan mengoptimalisasi pendapatan daerah dan tidak menargetkan satu daerah tertentu.
“Kalau saya yang dihujat enggak apa-apa,” kata Bobby usai launching UHC Prioritas, Senin (29/9).
Bobby juga menekankan kepada seluruh bupati dan wali kota untuk mendata perusahaan yang beroperasi di Sumut namun menggunakan kendaraan berpelat luar Sumut.
Ia mencontohkan, langkah serupa pernah dilakukan di daerah lain, seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat saat merazia kendaraan berpelat di luar Jawa Barat.
“Saya tidak ada tendensius ke daerah tertentu. Ini lazim dilaksanakan di daerah lain,” pungkasnya.
