WASHINGTON DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair, telah bergabung dengan badan internasional yang akan mengawasi transisi pemerintahan Gaza. Penunjukan Blair ini menjadi bagian dari rencana perdamaian baru yang diusulkan Washington.
Blair menjadi tokoh pertama yang ditunjuk sebagai anggota “Dewan Perdamaian” yang dipimpin langsung oleh Trump. Dewan ini akan berfungsi sebagai pengawas sementara pemerintahan Gaza apabila Hamas menerima rencana yang diajukan.
Trump menyatakan bahwa para pemimpin dari negara lain di dewan tersebut akan ditunjuk kemudian. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa (30/9/2025).
Pembentukan Dewan Perdamaian merupakan salah satu dari 20 poin rencana Trump untuk mengakhiri konflik hampir dua tahun antara Israel dan Hamas. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, proses demiliterisasi, pembangunan kembali Gaza, hingga pembebasan sandera.
Blair menilai rencana ini sebagai peluang terbaik untuk mengakhiri perang yang berkepanjangan. “Ini memberi kita kesempatan terbaik untuk mengakhiri dua tahun perang, kesengsaraan, dan penderitaan. Saya berterima kasih kepada Presiden Trump atas kepemimpinan, tekad, dan komitmennya,” ujar Blair.
Sumber Palestina yang mengetahui jalannya perundingan mengonfirmasi bahwa Hamas telah menerima proposal 20 poin dari Gedung Putih. Meski demikian, pejabat senior Hamas menegaskan bahwa setiap perjanjian harus melindungi kepentingan Palestina, menjamin penarikan penuh Israel dari Gaza, serta benar-benar mengakhiri perang.
Menurut dokumen resmi, perang akan dihentikan segera setelah kedua pihak menyetujui rencana tersebut. Hamas diberi waktu 72 jam untuk memulangkan seluruh 20 sandera Israel yang masih hidup serta jenazah lebih dari dua lusin sandera yang diyakini tewas.
Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 250 tahanan Palestina yang divonis seumur hidup dan 1.700 warga Gaza yang ditahan sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023. Bantuan kemanusiaan juga akan segera dikirim, sementara pasukan stabilisasi multinasional dikerahkan untuk mendukung keamanan serta melatih polisi lokal. Pasukan Israel akan ditarik secara bertahap.
Teks rencana tersebut menyebutkan Gaza akan dijalankan oleh pemerintahan transisi sementara berbentuk komite teknokrat Palestina yang bersifat apolitis. Komite ini akan dibantu pakar internasional dan berada di bawah supervisi Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump, dengan Blair sebagai anggota perdana. Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan transisi tersebut.
Trump menegaskan, jika Hamas menolak kesepakatan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mendapat dukungan penuh untuk melanjutkan operasi militer.
Rencana itu juga membuka peluang pembentukan negara Palestina, namun mensyaratkan reformasi besar-besaran di tubuh Otoritas Palestina. Trump bahkan mengecam sejumlah negara seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Perancis yang baru-baru ini mengakui Palestina.
Blair sendiri pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris pada 1997–2007 dan dikenal sebagai pemimpin yang membawa Inggris masuk dalam Perang Irak 2003. Setelah lengser, ia menjadi utusan Timur Tengah untuk Kuartet (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB) dengan fokus pada pembangunan ekonomi Palestina.
Pada Agustus lalu, Blair menghadiri pertemuan di Gedung Putih bersama Trump untuk membahas masa depan Gaza. Rencana terbaru ini dipandang lebih realistis dibanding gagasan awal Trump pada Februari lalu yang sempat menyatakan AS akan mengambil alih Gaza dan membangun “riviera Timur Tengah”, sebuah konsep yang dinilai melanggar hukum internasional.
“Presiden Trump telah menetapkan rencana yang berani dan cerdas. Jika disetujui, ini bisa membawa bantuan langsung, masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Gaza, sekaligus memastikan keamanan absolut bagi Israel serta pembebasan semua sandera,” kata Blair.
