Jakarta – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengajukan permohonan kenaikan alokasi dana operasional desa kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Apdesi mengusulkan kenaikan dana operasional desa dari tiga persen menjadi lima persen.
Usulan ini disampaikan saat pertemuan antara Apdesi dan Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8/8).
Menurut Apdesi, kenaikan dana operasional desa penting untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Ketua Umum DPP APDESI, Surta Wijaya, menyatakan usulan ini merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apdesi sebelumnya.
“Kita juga sore diterima oleh wapres yang mana setelah selesai kita sampaikan beberapa hal,” ujar Surta, dikutip dari YouTube Sekretariat Wapres.
Dalam pertemuan tersebut, Surta didampingi oleh lebih dari 30 pengurus DPP APDESI.
Selain permohonan kenaikan dana operasional, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP APDESI, Asri Anas, meminta dukungan Gibran untuk membantu 22 ribu desa di kawasan hutan agar dapat dilepaskan dari status tersebut.
Asri Anas menyebutkan bahwa hal ini merupakan salah satu dari 10 persoalan terkait pemerintahan desa yang perlu menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintah pusat.
Menanggapi usulan tersebut, Gibran menyatakan akan mempelajari seluruh masukan yang diberikan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Asta Cita ke-6.
