Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti rendahnya standar keselamatan transportasi laut di Indonesia menyusul insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Madura, yang menewaskan lima orang pada 2 Agustus lalu.
Puan menegaskan, peristiwa tersebut menjadi peringatan keras bagi pemerintah terkait lemahnya sistem keamanan pelayaran nasional.
“Dukacita mendalam kami sampaikan kepada seluruh korban. Insiden ini harus menjadi pengingat bahwa faktor keamanan transportasi laut di Indonesia masih minim,” ujar Puan melalui keterangan resmi, Selasa (4/8/2026).
Saat ini, tim SAR masih berupaya mencari penumpang yang hilang, sementara 233 orang lainnya telah berhasil dievakuasi.
Proses evakuasi terkendala validasi data akibat ketidaksesuaian jumlah penumpang di lapangan dengan manifes kapal.
Menurut Puan, akurasi manifes merupakan masalah klasik yang terus berulang dan menuntut evaluasi menyeluruh dari pihak terkait.
“Persoalan manifes kapal yang berbeda dengan penumpang di lapangan menjadi masalah yang terus kita temukan. Harus ada evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Rentetan kecelakaan transportasi laut sepanjang tahun ini menuntut perhatian serius, termasuk kasus tenggelamnya KLM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar pada pertengahan Juli lalu.
Kepolisian saat ini tengah mendalami dugaan kelalaian operasional hingga manipulasi dokumen manifes dalam kecelakaan KLM Nurul Salsa tersebut.
Puan berpendapat keberhasilan sektor transportasi laut tidak boleh hanya diukur dari kelancaran logistik maupun konektivitas antarwilayah.
Ia menekankan, keselamatan penumpang harus menjadi indikator utama dalam penilaian kinerja operator kapal, pengelola pelabuhan, hingga regulator.
“Keselamatan harus menjadi ukuran kinerja yang setara dengan konektivitas,” imbuh Puan.
Puan mendesak pemerintah menetapkan target nasional penurunan angka kecelakaan sebagai bagian dari agenda pembangunan yang terukur.
Negara dinilai wajib menjamin rasa aman bagi masyarakat kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut sebagai akses vital kehidupan.
“Pelayanan transportasi laut yang layak, aman, dan nyaman adalah hak masyarakat yang harus diwujudkan oleh negara,” pungkasnya.
