Jakarta – Kinerja keuangan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) sepanjang kuartal I-2026 dinilai belum mencerminkan pemulihan fundamental yang solid meski perusahaan berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 89% secara tahunan menjadi Rp80 miliar. Tingginya beban biaya operasional menjadi tantangan utama yang menekan profitabilitas perseroan.
Analis J.P. Morgan, Arnanto Januri dan Benny Kurniawan, mengungkapkan bahwa pertumbuhan laba yang signifikan secara persentase tersebut tidak dibarengi dengan kenaikan margin yang memadai. Secara absolut, kenaikan laba hanya mencapai Rp37 miliar, yang mengindikasikan bahwa biaya produksi yang tinggi terus menggerus leverage operasional perusahaan.
Berdasarkan riset J.P. Morgan per 30 April 2026, margin EBITDA perseroan tercatat turun menjadi 13% dari sebelumnya 14%. Penurunan serupa juga terjadi pada margin EBIT yang terkoreksi menjadi 3% dari 4% pada periode yang sama tahun lalu.
Tekanan profitabilitas tersebut dipicu oleh lonjakan biaya bahan bakar dan energi yang menyentuh level tertinggi sejak 2019. Beban energi per ton tercatat naik 13% secara kuartalan dan 3% secara tahunan. Selain itu, beban umum dan administrasi membengkak 11%, sementara biaya overhead lainnya per ton turut naik 13% secara tahunan.
Di sisi lain, pendapatan perseroan pada kuartal I-2026 mencapai Rp8,29 triliun atau tumbuh 8% secara tahunan. Capaian ini didorong oleh peningkatan volume penjualan semen domestik sebesar 5% menjadi 6,54 juta ton. Penjualan semen kantong menjadi penopang utama dengan kontribusi sebesar 75% terhadap bauran volume domestik.
Melihat kondisi tersebut, J.P. Morgan tetap mempertahankan rekomendasi underweight untuk saham SMGR dengan target harga Rp2.100 per saham. Prospek industri semen sepanjang 2026 dinilai masih menantang akibat pertumbuhan permintaan yang minim, kondisi makroekonomi yang lemah, serta ketatnya persaingan harga antar pemain regional.
Meski demikian, analis mencatat adanya peluang perbaikan bagi SMGR di masa mendatang. Potensi katalis positif tersebut meliputi percepatan belanja infrastruktur pemerintah, peningkatan daya beli masyarakat, serta efisiensi biaya pada lini bisnis non-semen.
