Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena “inflasi pengamat” yang dinilai marak terjadi saat ini. Ia mengkritik banyaknya pihak yang memberikan analisis di berbagai bidang tanpa didukung latar belakang keahlian maupun data yang akurat.
Teddy mengungkapkan, fenomena ini ditandai dengan munculnya pengamat di berbagai sektor, mulai dari isu beras, militer, hingga luar negeri. Menurutnya, para pengamat tersebut sering kali menyajikan data yang keliru dan tidak sesuai fakta.
Ia menduga praktik ini sudah berlangsung sejak sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden dengan tujuan untuk membentuk opini publik.
“Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi, banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras, tapi dia background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru,” ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Teddy menegaskan bahwa kondisi tersebut berbanding terbalik dengan realitas dukungan masyarakat. Ia merujuk pada data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencatat sebanyak 96.214.691 pemilih memberikan suara kepada pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.
“Faktanya, lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo. Tidak percaya mereka (pengamat). Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik. Bukan suatu asumsi,” tegasnya.
Meski demikian, Teddy menyatakan bahwa pemerintah tetap menghargai perbedaan pandangan dan kritik dari masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar setiap pihak tidak menyebarkan narasi yang dapat menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat.
Ia memastikan bahwa kondisi nasional saat ini dalam keadaan stabil dan terkendali. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena “inflasi pengamat” yang dinilai marak terjadi saat ini. Ia mengkritik banyaknya pihak yang memberikan analisis di berbagai bidang tanpa didukung latar belakang keahlian maupun data yang akurat.
Teddy mengungkapkan, fenomena ini ditandai dengan munculnya pengamat di berbagai sektor, mulai dari isu pangan, militer, hingga luar negeri. Menurutnya, para pengamat tersebut sering kali menyajikan data yang keliru dan tidak sesuai fakta.
Ia menduga praktik ini sudah berlangsung sejak sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden dengan tujuan untuk membentuk opini publik.
“Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi, banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras, tapi dia background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru,” ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Teddy menegaskan bahwa narasi yang dibangun para pengamat tersebut berbanding terbalik dengan realitas dukungan masyarakat. Ia merujuk pada data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencatat sebanyak 96.214.691 pemilih memberikan suara kepada pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.
“Faktanya, lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo. Tidak percaya mereka (pengamat). Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik. Bukan suatu asumsi,” tegasnya.
Meski demikian, Teddy menyatakan bahwa pemerintah tetap menghargai perbedaan pandangan dan kritik dari masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar setiap pihak tidak menyebarkan narasi yang dapat menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat.
Ia memastikan bahwa kondisi nasional saat ini dalam keadaan stabil dan terkendali. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif.
