Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji pembentukan Bond Stabilization Fund (BSF) sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasar obligasi sekaligus meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pendanaan mekanisme ini tidak akan sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menjelaskan, skema BSF dirancang dengan melibatkan sejumlah Special Mission Vehicle (SMV) di bawah naungan Kementerian Keuangan. Langkah ini diambil sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam membantu Bank Indonesia (BI) menstabilkan mata uang nasional di tengah tren arus modal keluar atau capital outflow yang memicu pelemahan rupiah ke level di atas Rp14.000 per dolar AS.
Meskipun terdapat tekanan pasar, Purbaya memastikan bahwa pembentukan BSF bukan didasari oleh kondisi krisis. Berdasarkan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pertama tahun 2026, stabilitas sistem keuangan nasional saat ini masih dinilai terkendali.
Wacana ini kembali mengemuka lantaran aksi jual investor asing pada Surat Berharga Negara (SBN) turut menekan nilai tukar. Selama ini, pemerintah menempuh cara dengan menaikkan imbal hasil atau yield SBN untuk menarik kembali arus modal masuk, meski kebijakan tersebut berimplikasi pada meningkatnya beban biaya utang negara.
Purbaya menyebut, urgensi pembentukan BSF difokuskan untuk menjaga harga obligasi agar tetap stabil sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di pasar keuangan. Ia memproyeksikan dana yang diperlukan untuk BSF tidak akan terlalu besar jika dihitung berdasarkan nilai arus modal keluar yang terjadi saat ini.
Hingga saat ini, pemerintah belum memerinci lebih lanjut mengenai detail mekanisme operasional BSF. Purbaya menegaskan bahwa instrumen tersebut akan diaktifkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan pasar di lapangan.
