Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah siap menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jika dibutuhkan. Hal ini disampaikan Purbaya meski alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk BNPB hanya sekitar Rp 491 miliar.
Purbaya menyampaikan komitmen tersebut usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025. Ia menjelaskan, BNPB masih memiliki anggaran sekitar Rp 500 miliar dan ada dana darurat bencana yang bisa dimanfaatkan.
“Kalau nanti butuh dana tambahan, kami siap juga menambah,” kata Purbaya. Ia menambahkan, proses penambahan anggaran dapat dilakukan jika BNPB mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto mengungkapkan anggaran BNPB pada 2025 semula Rp 1,427 triliun. Namun, akibat efisiensi anggaran, jumlahnya turun 43 persen atau sebesar Rp 620,59 miliar, sehingga menjadi Rp 806 miliar. Angka ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VIII pada 6 Februari 2025.
Total alokasi APBN tahun ini untuk BNPB juga jauh lebih kecil dibandingkan pada 2024 yang mencapai Rp 5,1 triliun, berdasarkan Laporan Kinerja BNPB 2024.
Rencana anggaran BNPB yang kecil untuk 2026 menuai kritik dari Direktur Kebijakan Publik Celios Media Askar. Menurutnya, pemangkasan anggaran yang sudah diterapkan sejak awal 2025 berdampak signifikan pada dana transfer ke daerah (TKD). Dana ini merupakan sumber utama pendanaan pos dana tidak terduga (DTT) untuk penanganan darurat bencana.
“Kalau transfer ke daerah turun, otomatis dana tidak terduga ikut berkurang. Padahal dana ini digunakan untuk respons cepat bencana, wabah penyakit, dan kebutuhan darurat lainnya,” kata Media saat dihubungi pada Sabtu, 29 November 2025.
Media Askar menilai nilai anggaran Rp 491 miliar pada 2026 tidak masuk akal, mengingat Indonesia berada di wilayah rawan bencana. Anggaran untuk bencana sangat kecil dibandingkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun dalam APBN 2026. “Efisiensi besar-besaran terjadi karena pembiayaan program ini dan dampaknya terasa dari pusat hingga daerah,” ujarnya.
