Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan perlunya perubahan paradigma dalam tata kelola keuangan sektor publik.
Ia menegaskan akuntabilitas tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan syarat administratif atau tumpukan angka pertanggungjawaban di atas kertas.
Pengelolaan keuangan negara, menurut Yassierli, harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri forum Public Sector Governance Summit (PSGS) yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam forum tersebut, Yassierli mendorong IAI untuk semakin mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan keuangan negara.
Langkah ini dinilai krusial mengingat sektor ketenagakerjaan bersentuhan langsung dengan berbagai dimensi pembangunan nasional.
Ia memaparkan bahwa saat ini Kementerian Ketenagakerjaan memikul tanggung jawab besar atas 155 juta angkatan kerja.
Pihaknya berupaya memosisikan kementerian sebagai “HRD negara” dengan menerapkan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) secara internal.
“Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang. Dengan tanggung jawab seperti ‘HRD negara’, kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh konkret penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG),” jelas Yassierli.
Ia menambahkan, inisiatif tersebut selaras dengan agenda prioritas pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan produktivitas melalui program vokasi dan magang.
Langkah ini diambil di tengah tantangan ketenagakerjaan yang masih cukup besar. Data menunjukkan angka pengangguran saat ini berada di posisi 7,24 persen, dengan dominasi pekerja sektor informal yang masih tinggi.
Selain itu, sekitar 86 persen angkatan kerja hanya berpendidikan maksimal SMA atau SMK, dengan indeks produktivitas yang masih tertinggal 20 persen di bawah rata-rata kawasan ASEAN.
Sebagai respons, Kemnaker kini menerapkan Sustainability Report berbasis standar Global Reporting Initiative (GRI) yang mencakup pilar lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Pada pilar lingkungan, fokus diarahkan pada efisiensi energi, pengurangan plastik, dan pemanfaatan sistem smart building.
Untuk sektor sosial, Kemnaker memprioritaskan penciptaan lingkungan kerja yang inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Sementara pada aspek tata kelola, kementerian melakukan pembenahan melalui penguatan integritas, percepatan digitalisasi data, serta pengembangan organisasi yang berpusat pada manusia.
Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan analisis berkala melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
Hal ini dilakukan sebagai dasar penetapan kebijakan yang berbasis data akurat.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono menyampaikan bahwa audit sektor publik kini harus melampaui fungsi pengawasan konvensional.
Audit diharapkan menjadi motor penggerak perbaikan tata kelola yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
Menurut Budi, pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen strategis untuk mencapai tujuan konstitusional.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” pungkas Budi.
