Banda Aceh – Komunitas sipil di Aceh mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status darurat bencana nasional untuk banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan ini muncul di tengah pernyataan pemerintah, termasuk Presiden Prabowo dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang menilai penanganan bencana masih cukup dalam lingkup daerah dan belum memerlukan penetapan status nasional.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian di Banda Aceh menyatakan, penetapan status darurat nasional penting agar koordinasi penanganan dan pemulihan pascabencana dapat dipegang langsung oleh pemerintah pusat. Hal ini diharapkan bisa mempercepat penanganan di lapangan.
Desakan serupa juga datang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Ketua IDAI Piprim Basarah Yanuarso menyoroti dampak luar biasa musibah yang terjadi sejak 25 November lalu terhadap layanan kesehatan di puluhan kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut.
Menurut Piprim, banyak korban berjatuhan, sementara fasilitas kesehatan tidak dapat beroperasi maksimal. Terputusnya jaringan listrik di sejumlah wilayah menyebabkan alat-alat medis di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya tidak dapat digunakan.
Menanggapi situasi ini, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Presiden Prabowo memiliki pertimbangan tertentu terkait penetapan status bencana nasional. “Itu kan kewenangan presiden karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk Keputusan Presiden,” kata Muzani usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, 2 Desember 2025.
Muzani menambahkan bahwa saat ini pemerintah dinilai mampu mengendalikan situasi secara cepat dan bekerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengatakan status darurat bencana daerah dirasa sudah cukup untuk menangani banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. “Kita monitor terus. Saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup,” ujar Prabowo saat mengunjungi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Senin, 1 Desember 2025.
Prabowo juga menegaskan tidak ada instruksi khusus untuk Basarnas dan BNPB. Ia percaya kedua lembaga tersebut sudah memiliki prosedur penanganan bencana yang baik. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan berbagai cara agar penanganan berlangsung cepat. “BNPB reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua,” jelasnya.
Pada kesempatan lain, Prabowo belum bisa memastikan penetapan bencana alam di Pulau Sumatera sebagai darurat nasional. Ia menyebut akan terus memantau perkembangan situasi di daerah terdampak. “Iya kami terus monitor. Kami kirim bantuan terus. Nanti kami menilai kondisinya,” kata Prabowo di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat, 28 November 2025.
Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengirimkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana alam.
Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, juga menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan status bencana nasional. Menurutnya, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih masuk kategori bencana daerah tingkat provinsi.
Suharyanto menyebut, meskipun informasi di media sosial tampak mencekam, kondisi di lapangan diklaim sudah membaik. Ia mencontohkan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia adalah Covid-19 dan tsunami Aceh 2004.
Suharyanto menambahkan, sejumlah bencana besar seperti Gempa Palu, Gempa Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Gempa Cianjur juga tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Ia menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional melalui berbagai pertimbangan, salah satunya dari skala korban. Menurutnya, situasi bencana di Sumatra saat ini belum mencapai ambang penetapan status bencana nasional.
