Morowali – Mantan Presiden Joko Widodo membantah keras tudingan yang menyebut dirinya meresmikan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Ia menegaskan, bandara yang pernah diresmikannya adalah Bandara Maleo yang dibangun oleh pemerintah.
“Enggak, saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP. Ya saya seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu (Bandara Maleo) yang membangun pemerintah,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya pada Jumat, 28 November 2025.
Jokowi menambahkan, Bandara IMIP adalah fasilitas milik swasta. “Kalau yang itu, saya kira miliknya swasta ya,” ujarnya.
Nama Jokowi disebut-sebut setelah keberadaan Bandara IMIP menjadi viral di media sosial. Narasi yang beredar menyebut bandara tersebut melayani rute penerbangan luar negeri namun tidak dilengkapi perangkat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi.
Berkaitan dengan polemik Bandara IMIP ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas untuk menegakkan aturan terhadap aktivitas di bandara tersebut. Penegakan aturan, menurutnya, tidak boleh pandang bulu.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 26 November 2025.
Bahlil juga menyatakan masih menunggu laporan dari tim mengenai dugaan aktivitas penambangan ilegal. Ia memastikan, aktivitas penambangan tanpa izin akan diproses secara hukum. “Menambang di area yang nikelnya atau tambangnya tapi tidak ada izin, akan diproses secara hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menilai bandara yang tidak diawasi oleh Bea Cukai maupun Imigrasi sebagai suatu hal yang anomali. Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional itu menilai kedaulatan ekonomi Indonesia dapat terancam dengan keberadaan bandara tersebut.
Sjafrie berencana melaporkan temuan itu kepada Presiden Prabowo Subianto. “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie dalam keterangan tertulis pada Rabu, 26 November 2025.
