Jakarta – Pemerintah menyiapkan dana Rp 4 triliun dari APBN 2025 untuk mengatasi dampak banjir dan tanah longsor di Sumatera.
Dana siap pakai ini akan digunakan untuk tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan hal ini pada Rabu (3/12/2025).
“Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp 4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera,” tegas Said.
Said menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Ia menyoroti laporan mengenai warga yang terpaksa melakukan “penjarahan” karena lambatnya bantuan.
Untuk itu, Said mendesak pemerintah mempercepat dan memperluas bantuan darurat.
Bantuan tersebut meliputi tempat pengungsian layak, suplai makanan, MCK, selimut, dan pakaian.
Layanan pendampingan psikososial atau trauma healing juga diperlukan, terutama bagi anak-anak.
Operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang harus terus diintensifkan.
Dana tersebut juga dapat digunakan untuk memulai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-tanggap darurat.
Mengingat besarnya kerusakan, kebutuhan jangka panjang dapat dibebankan pada anggaran multiyears, termasuk APBN 2026 dan seterusnya.
Rehabilitasi mencakup pemulihan layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, dan infrastruktur dasar.
Rekonstruksi akan difokuskan pada pembangunan kembali fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, dan tempat ibadah.
Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan 500 ribu ton bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bantuan tersebut berupa paket sembako, makanan siap saji, dan selimut.
