Jakarta – Dampak banjir bandang dan longsor di Sumatra terhadap sektor pendidikan menjadi sorotan DPR. Komisi X DPR RI akan memanggil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membahas penanganan lebih dari seribu sekolah terdampak.
Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Senin (8/12).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan pertemuan ini bertujuan mendapatkan penjelasan komprehensif dari pemerintah terkait penanganan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana.
“Komisi X ingin mendengarkan secara langsung apa saja langkah yang sudah dilakukan Kemendikbudristek,” tegas Lalu, Selasa (2/12).
Komisi X menyoroti dampak signifikan banjir terhadap kegiatan belajar mengajar. Mereka ingin memastikan Kemendikbudristek mengambil langkah cepat dan efektif dalam menangani berbagai permasalahan di lapangan.
Keselamatan guru dan siswa menjadi prioritas utama. Pemerintah juga harus segera menangani kerusakan infrastruktur sekolah, inventaris, dan sarana pembelajaran.
Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan yang terdampak menjadi perhatian penting.
Lalu juga menyoroti daerah-daerah terisolir akibat akses jalan yang terputus. Kondisi ini menghambat layanan pendidikan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
“Tidak kalah pentingnya adalah daerah-daerah yang hingga kini masih terisolir,” katanya.
Saat ini, siswa di daerah terdampak diliburkan hingga 3 Desember 2025.
BNPB mencatat beberapa sekolah masih difungsikan sebagai pos pengungsian. Bencana ini juga menyebabkan guru dan siswa mengungsi.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, melaporkan data sementara di Kabupaten Agam.
“Data guru dan tenaga kependidikan yang teridentifikasi di Kabupaten Agam tercatat meninggal dunia 3 orang, luka-luka 4 orang dan hilang 5 orang,” ungkapnya.
Sebanyak 96 unit fasilitas pendidikan terdampak atau rusak dengan tingkat kerusakan bervariasi.
