Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Kementerian Kehutanan agar mengusut tuntas dugaan perusakan hutan yang disinyalir menjadi pemicu utama banjir bandang dahsyat di Sumatera. Bencana yang menewaskan lebih dari 800 jiwa dan menyebabkan ratusan lainnya hilang di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat ini, diduga diperparah dengan pembiaran penebangan hutan, terbukti dari banyaknya kayu gelondongan di daerah aliran sungai. Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa bencana yang dipicu oleh Siklon Senyar bulan lalu ini tidak boleh terulang lagi. Ia menyoroti jumlah korban jiwa yang sangat besar. “Untuk satu nyawa itu tidak pernah bisa kita nilai. Apalagi ini dengan sedemikian banyaknya korban sekarang. Jangan sampai ada terjadi lagi, ini harus kita selesaikan,” kata Alex.
Alex menjelaskan bahwa banjir dan longsor merupakan bencana yang seharusnya bisa diantisipasi, berbeda dengan gempa yang sulit diprediksi. “Kerusakan di daerah aliran sungai sedemikian dahsyat, maka tidak heran kalau banjir bandang ini luar biasa,” ucapnya, mengacu pada kondisi parah di daerah aliran sungai (DAS).
Politikus PDIP itu mengungkapkan, tumpukan kayu gelondongan memenuhi kawasan Saniang Baka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, setelah banjir bandang berlalu. Kayu-kayu tersebut diduga berasal dari penebangan di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. “Bagaimana tidak berdampak seperti sekarang, kalau memang pembiaran itu sudah terjadi sedemikian lama,” ujar Alex.
Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediyati Hariyadi atau Titiek Soeharto, juga menunjukkan video viral di media sosial dalam rapat tersebut. Video itu memperlihatkan truk-truk yang membawa kayu dengan diameter satu meter, yang diduga melintas setelah bencana terjadi. Video tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Raja Juli.
“Saya marah, bayangkan kayu sebesar itu, berapa ratus tahun perlu tumbuh pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini bisa seenaknya saja memotong kayu sebesar ini. Lebih menjengkelkan itu truk lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir ini,” kata Titiek. Ia menegaskan, penebangan pohon-pohon besar merupakan tindakan yang menyakitkan dan menghina rakyat. “Saya minta kepada Pak Menteri Kehutanan cari tahu siapa perusahaan itu. Jangan ada lagi pohon besar ditebangi, hentikan semua ini,” tegas Titiek.
Menanggapi desakan tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa banjir besar di tiga provinsi Sumatera disebabkan oleh kombinasi cuaca ekstrem dan kerusakan hutan pada daerah aliran sungai serta daerah tangkapan air. Namun, ia membantah keras tudingan terkait izin.
Raja Juli menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan tidak pernah menerbitkan satu pun izin pelepasan kawasan hutan di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat. “Saya bersaksi saya tidak pernah mengeluarkannya (izin menerbitkan pelepasan kawasan hutan) di tiga provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan,” ujarnya.
