Padang – Gelombang demonstrasi meluas di Iran memaksa pemerintah mengambil langkah drastis. Akses internet dan saluran telepon internasional ke seluruh negeri diputus sejak Kamis malam, 8 Januari 2026.
Keputusan ini diambil sebagai respons atas aksi unjuk rasa besar-besaran yang dipicu oleh seruan dari Reza Pahlavi, putra penguasa Syah Iran yang digulingkan pada 1979.
NDTV melaporkan, para pengunjuk rasa menyuarakan aspirasi mereka dari jendela rumah dan turun ke jalan-jalan.
Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan dilaporkan telah menelan korban jiwa. Setidaknya 45 orang tewas dan lebih dari 2.270 orang ditahan, menurut Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia yang berbasis di AS.
Televisi pemerintah Iran tidak melaporkan pemadaman internet yang berdampak pada lebih dari 85 juta warga. Siaran televisi justru fokus pada program subsidi pangan.
Gambar-gambar yang dirilis televisi pemerintah menunjukkan kerusakan akibat kerusuhan, termasuk bus, mobil, dan sepeda motor yang terbakar, serta kebakaran di stasiun metro dan bank. Pemerintah menuding Organisasi Mujahidin Rakyat (MKO) sebagai dalang kerusuhan.
Caracas – Perusahaan minyak negara Venezuela, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), membuka diri untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait penjualan minyak mentah.
Xinhua melansir, PDVSA menyatakan bahwa kedua belah pihak sedang membahas “penjualan volume minyak” dengan skema serupa yang diterapkan pada perusahaan internasional seperti Chevron.
Pengumuman ini muncul sehari setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Venezuela akan memasok AS dengan minyak berkualitas tinggi. Pembicaraan ini menandai potensi perubahan signifikan dalam hubungan perdagangan energi antara kedua negara.
New York – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyayangkan keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari sejumlah entitas PBB.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Sekjen PBB, Stéphane Dujarric, di markas besar PBB.
Amerika Serikat mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional, termasuk 31 entitas PBB, pada Rabu malam. Keputusan ini memicu kekhawatiran tentang dampak terhadap efektivitas dan pendanaan berbagai program PBB.
