Jakarta – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD menuai penolakan keras dari masyarakat. Survei terbaru menunjukkan, mayoritas pemilih dari berbagai partai politik, termasuk pendukung Golkar yang mengusung ide ini, menentang pilkada tidak langsung.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menemukan, penolakan terhadap pilkada oleh DPRD mencapai angka signifikan di berbagai basis pemilih partai. Bahkan, di kalangan pemilih Golkar, penolakan mencapai 58,3 persen.
“Partai Golkar sebagai pengusul ide ini, ternyata pemilih-pemilihnya juga menyatakan penolakan terhadap pilkada lewat DPRD,” ujar Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Survei LSI Denny JA melibatkan 1.200 responden dengan metode pengambilan sampel acak bertingkat. Survei dilakukan pada 10–19 Oktober 2025 melalui wawancara tatap muka, dengan margin of error sekitar 2,9 persen.
Penolakan juga datang dari pemilih partai lain. Sebanyak 74,5 persen pemilih Gerindra dan 67,5 persen pemilih PKB menolak pilkada tak langsung. Pemilih NasDem bahkan menunjukkan penolakan tertinggi, mencapai 95 persen, meskipun partai tersebut turut mendorong perubahan sistem pilkada.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, berpendapat penolakan ini disebabkan perbedaan persepsi publik. Masyarakat, menurutnya, membayangkan pilkada tak langsung seperti era Orde Baru dengan keterlibatan publik yang terbatas.
“Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru, di mana keterlibatan publik hampir nihil,” kata Sarmuji, Jumat (9/1/2026).
Sarmuji menegaskan, Golkar berkomitmen melibatkan publik secara luas dalam pilkada oleh DPRD, mulai dari penjaringan calon. Ia mengusulkan sanksi politik bagi anggota DPRD yang memilih kepala daerah tidak kompeten.
“Jika DPRD memilih calon yang tidak berkualitas, mereka akan dihukum rakyat di pemilu selanjutnya,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebelumnya beberapa kali menyampaikan keinginan untuk menghidupkan kembali pilkada tak langsung. Presiden Prabowo Subianto juga sempat mengisyaratkan dukungan terhadap ide ini.
