Jakarta – Bank Indonesia (BI) memperkirakan ekonomi global masih akan menghadapi tantangan berat hingga tahun 2027. Kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) menjadi penyebab utama proyeksi suram ini.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyoroti bahwa kebijakan proteksionis AS telah mengubah peta ekonomi global secara signifikan.
“Ketegangan politik terus berlanjut dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir,” ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, Jumat (30/11/2025).
Perry menjabarkan lima ciri utama yang menandai proyeksi ekonomi global yang kurang menggembirakan.
Pertama, kebijakan tarif AS yang berkelanjutan memicu penurunan perdagangan dunia, melemahkan multilateralisme, dan mendorong bilateralisme serta regionalisme.
Kedua, pertumbuhan ekonomi global melambat, terutama di AS dan China. Sementara itu, Uni Eropa, India, dan Indonesia dinilai cukup kuat. Penurunan inflasi yang lebih lambat juga mempersulit kebijakan moneter bank sentral.
Ketiga, utang pemerintah dan suku bunga yang tinggi di negara maju disebabkan oleh defisit fiskal yang terlalu besar. Hal ini berdampak pada tingginya suku bunga dan beban fiskal di negara berkembang.
Keempat, kerentanan dan risiko tinggi sistem keuangan global disebabkan oleh transaksi produk derivatif ganda, terutama hedge fund dengan mesin perdagangan. Kondisi ini berdampak pada pelarian modal dan tekanan nilai tukar di pasar negara berkembang.
Kelima, meningkatnya mata uang kripto dan stablecoin dari sektor swasta. Perry menekankan bahwa kurangnya regulasi dan pengawasan yang jelas mengenai hal ini memerlukan kehadiran mata uang digital bank sentral (CBDC).
Perry menegaskan, gejolak global telah berdampak negatif pada berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Kita memerlukan respons kebijakan yang tepat, menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, ketahanan, dan kemandirian,” pungkasnya.
