Jakarta – Aksi demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) di depan Gedung DPR RI pada Rabu (17/9/2025) berlangsung sepi. Hanya puluhan pengemudi yang hadir, jauh dari klaim panitia yang menargetkan 2.000 peserta.
Perpecahan sikap terkait isu pemotongan komisi diduga menjadi penyebab minimnya peserta aksi.
Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara, Mansyur, memastikan pihaknya tidak terlibat dalam aksi tersebut. “Lebih baik tetap fokus narik untuk keluarga,” tegasnya, Kamis (18/9/2025).
Mansyur menampik afiliasi Korwil Jakarta Utara dengan Garda, organisasi ojol yang menginisiasi aksi. Ia menegaskan tidak ada komunikasi maupun konsolidasi dengan Garda. “Enggak ada sangkut pautnya. Mereka nggak pernah ajak konsolidasi,” ujarnya.
Ia bahkan meragukan legitimasi pimpinan Garda, Igun, yang disebut tidak terdaftar sebagai pengemudi ojol. “Saya sendiri meragukan dia itu ojol. Yang diperjuangkan itu apa?” kata Mansyur.
Garda mengklaim DPR menyetujui tuntutan penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen. Namun, langkah ini ditolak sebagian komunitas, termasuk Korwil Jakarta Utara.
Menurut Mansyur, potongan 20 persen saat ini masih relevan karena sebagian besar kembali kepada pengemudi dalam bentuk manfaat seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, dan program bantuan lainnya.
“Kalau dipotong 10 persen, justru benefit-benefit itu hilang. Jadi yang dirugikan justru kita sendiri,” tuturnya.
Ia menilai penurunan komisi tidak otomatis meningkatkan pendapatan pengemudi, tetapi berpotensi mengurangi promo, orderan, hingga perlindungan bagi mitra.
Mansyur mendorong pemerintah menggelar forum diskusi terbuka (FGD) yang menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang aktif bekerja di lapangan.
“Pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenarnya teriakan segelintir orang itu? Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik,” pungkasnya.
