Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendesak perbaikan fasilitas dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik bagi penyandang disabilitas di Ibu Kota.
Langkah ini diambil menyusul audiensi dengan tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) disabilitas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Pertemuan tersebut mengungkap hambatan serius dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, mulai dari keterbatasan sarana hingga minimnya jumlah guru kompeten.
Suhud mencatat keluhan pengelola sekolah terkait panjangnya daftar tunggu siswa disabilitas akibat terbatasnya ruang belajar dan daya tampung.
Ia menegaskan bahwa akses pendidikan adalah hak fundamental warga negara yang wajib dipenuhi pemerintah tanpa kecuali.
Menurutnya, persoalan fasilitas dan tenaga pengajar menjadi prioritas mendesak agar tidak ada anak disabilitas yang kehilangan hak bersekolah.
Suhud mengingatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2022 sebagai landasan hukum pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Kendati regulasi tersebut dinilai sudah kuat, ia menekankan pentingnya penguatan implementasi di lapangan.
“Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaannya dirasakan masyarakat melalui penambahan sarana, peningkatan kualitas layanan, dan pemenuhan kebutuhan guru pendidikan khusus,” ujar Suhud.
Ia berharap pertemuan ini menjadi titik awal sinergi antara DPRD, Pemprov DKI Jakarta, Komisi Nasional Disabilitas, dan seluruh pemangku kepentingan.
Kolaborasi lintas sektor dinilai krusial untuk menciptakan sistem pendidikan inklusif yang lebih responsif.
Audiensi tersebut dihadiri Direktur Eksekutif Yayasan Cagar Ismunawaroh, perwakilan Yayasan Mitra Ananda Elok Handry Fahmi Muzahal, serta Koordinator PUSKOD Dedi Supriadi.
Hadir pula Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas Deka Kurniawan dalam pertemuan tersebut guna membahas solusi strategis bagi penyandang disabilitas di Jakarta.
