Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa dialog sosial merupakan kunci utama dalam menyelesaikan berbagai tantangan ketenagakerjaan di tengah dinamika dunia kerja yang terus berkembang.
Komunikasi konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dipandang sebagai fondasi strategis untuk menciptakan kebijakan yang adil bagi seluruh pihak.
Yassierli menyampaikan poin tersebut saat membuka Silaturahmi Nasional Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan melalui semangat saling menghormati dan pencarian solusi yang seimbang.
Selama periode 2023-2026, LKS Tripartit Nasional telah menjadi ruang produktif dengan menyelenggarakan 41 rapat badan pekerja dan 20 sidang pleno.
Forum ini berhasil melahirkan berbagai rekomendasi kebijakan strategis terkait isu-isu ketenagakerjaan nasional.
Beberapa agenda yang dibahas meliputi upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
Lembaga ini juga menelaah regulasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) serta aturan mengenai pekerjaan alih daya (outsourcing).
Selain itu, LKS Tripartit mendorong sinkronisasi aturan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi serta penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas.
Program peningkatan kompetensi pekerja dan sertifikasi ahli produktivitas juga menjadi fokus utama dalam rekomendasi yang dihasilkan.
Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menilai capaian tersebut menunjukkan efektivitas kemitraan tripartit.
Ia menyebut keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif yang mencerminkan semangat musyawarah mufakat di antara para pemangku kepentingan.
Yassierli berharap nilai-nilai kolaborasi dan semangat gotong royong yang telah terbangun dapat terus dijaga demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
