Jakarta, Fenesia.com – Ambisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung suara baru pada Pemilu 2029 memicu respons beragam dari partai politik besar yang selama ini mendominasi peta perpolitikan nasional.
Partai Gerindra secara terbuka menyambut baik rencana tersebut sebagai bentuk dinamika demokrasi yang sehat di tingkat daerah.
Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai bahwa kehadiran lebih banyak kontestan politik di suatu wilayah akan memicu kompetisi positif yang menguntungkan masyarakat setempat.
“Makin banyak partai politik yang ingin menjadikan suatu daerah sebagai basis perjuangannya saya kira semakin bagus. Kompetisi di daerah dalam hal aspirasi dan kekuatan politik untuk memajukan daerah saya kira baik-baik saja,” kata dia dikutip dari Katadata.co.id pada Selasa (7/7).
Ia menambahkan bahwa persaingan untuk merebut simpati pemilih di Jawa Tengah adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi Indonesia.
Target PSI ini dipandang sebagai upaya berani untuk menantang dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang selama ini memegang kendali kuat di wilayah tersebut.
Namun, respons berbeda datang dari kalangan internal PDIP terkait kesiapan partai-partai dalam menjalankan mesin politiknya menuju tahun 2029.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto mengingatkan bahwa peta persaingan saat ini masih bersifat spekulatif karena regulasi utama belum menemui titik terang.
“Sebagian besar partai politik menahan strategi politik karena Revisi Undang-Undang Pemilu belum ditetapkan. Secara khusus, Revisi Undang-Undang Pemilu Legislatif belum ditetapkan,” ujar dia.
Ia menjelaskan bahwa ketidakpastian aturan hukum membuat banyak partai memilih untuk menahan langkah konsolidasi yang masif di tingkat akar rumput.
Menurutnya, para anggota legislatif yang berniat maju kembali pada periode mendatang cenderung berhati-hati dalam mengalokasikan sumber daya finansial mereka.
“Sebagian anggota dewan menahan dananya masing-masing untuk pertempuran ke depan,” lanjutnya.
Di sisi lain, PSI sendiri telah menyusun langkah konkret untuk memperkuat basis dukungan mereka melalui strategi pendampingan terhadap tokoh nasional.
Juru Bicara PSI Faldo Maldini mengungkapkan bahwa partainya akan mendampingi Presiden ke-7 Joko Widodo dalam serangkaian kunjungan ke berbagai daerah.
“Dan kegiatan ini adalah murni kerja organisasi untuk mengkonsolidasikan kekuatan di daerah untuk mengawal agenda keberlanjutan nasional,” katanya.
Ia menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan struktur partai bergerak solid hingga ke tingkat bawah.
Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari komitmen yang sempat disampaikan Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional PSI yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan.
Hingga saat ini, posisi politik Joko Widodo masih menjadi perhatian publik setelah ia tidak lagi memiliki afiliasi resmi dengan partai politik mana pun.
Status tersebut melekat padanya pasca berakhirnya masa jabatan presiden dan dinamika yang terjadi pada akhir tahun 2024 silam.
Kondisi politik yang belum menentu ini membuat setiap pergerakan partai, termasuk PSI, menjadi sorotan tajam bagi para pengamat dan kompetitor politik lainnya.
Sementara itu, pembahasan revisi undang-undang di parlemen terus berjalan dan akan menjadi penentu utama arah strategi pemenangan bagi seluruh partai di masa depan.
