Jakarta – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk meningkatkan nilai remunerasi atau imbal hasil atas penempatan dana pemerintah di bank sentral. Langkah ini ditempuh sebagai upaya strategis untuk mengendalikan beban bunga utang pemerintah di tengah dinamika ekonomi global.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan agar beban bunga utang tetap terjaga dalam batas yang terkendali. Pihaknya akan menghitung kembali besaran remunerasi tersebut untuk memberikan ruang fiskal yang lebih lega bagi pemerintah.
Langkah ini juga menjadi respons terhadap kekhawatiran yang sempat dilontarkan lembaga pemeringkat utang internasional terkait beban utang negara. Dengan peningkatan remunerasi dari BI, beban suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) yang harus ditanggung pemerintah diharapkan dapat berkurang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik insentif tersebut. Menurutnya, tambahan remunerasi ini akan memperkuat kas pemerintah sehingga mampu menjadi bantalan jika terjadi kenaikan suku bunga pada penerbitan utang baru di masa depan.
Sebelumnya, S&P Global Ratings menyoroti rasio pembayaran bunga utang pemerintah Indonesia terhadap pendapatan yang telah melampaui ambang batas 15 persen. Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh tim S&P kepada Menkeu dalam pertemuan di Washington DC pada April 2026.
Data APBN menunjukkan tren kenaikan beban bunga utang yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2026, anggaran untuk pembayaran bunga utang ditargetkan mencapai Rp 599,5 triliun. Angka tersebut meningkat dari realisasi tahun 2025 sebesar Rp 552,1 triliun dan tahun 2024 yang berada di angka Rp 488,4 triliun.
