Paris – Pemerintah Prancis secara resmi melarang Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memasuki wilayah negaranya. Keputusan tegas ini diambil sebagai respons atas tindakan intimidasi dan perlakuan kasar Ben-Gvir terhadap warga negara Prancis yang terlibat dalam armada bantuan Global Sumud menuju Gaza.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menegaskan bahwa negaranya tidak dapat menoleransi bentuk ancaman maupun kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang pejabat publik terhadap warga Prancis. Larangan tersebut efektif berlaku mulai Sabtu (23/5/2026).
Ketegangan memuncak setelah Ben-Gvir mengunggah sebuah video yang memperlihatkan dirinya mengejek para aktivis yang ditahan. Dalam rekaman tersebut, ia tampak menginstruksikan para aktivis untuk berlutut dengan tangan terikat, sebuah tindakan yang memicu kecaman luas.
Barrot menyatakan bahwa meskipun Prancis memiliki perbedaan pandangan terkait efektivitas misi armada Flotilla, hal itu tidak membenarkan perilaku brutal terhadap warga negaranya. Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada staf diplomatik Prancis yang telah bekerja menangani situasi tersebut secara profesional.
Selain menerapkan sanksi masuk, Prancis kini mendesak Uni Eropa untuk mengambil langkah serupa terhadap Ben-Gvir. Seruan ini sejalan dengan posisi Italia yang juga mengecam rekam jejak pernyataan provokatif sang menteri Israel tersebut.
Aksi Ben-Gvir dinilai sebagai kelanjutan dari serangkaian pernyataan kontroversialnya yang kerap memicu kebencian dan kekerasan terhadap masyarakat Palestina. Kebijakannya yang ekstrem bahkan menuai kritik dari berbagai kalangan di internal pemerintah Israel sendiri.
Ben-Gvir, yang merupakan tokoh sayap kanan dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, hingga kini terus menjadi sorotan internasional akibat retorika kerasnya terkait perang di Gaza dan penanganan isu Palestina.
