Jakarta – Pemerintah Indonesia berupaya keras menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional dengan menargetkan angka 8 persen pada 2029 melalui optimalisasi peran sektor swasta.
Langkah konkret dilakukan dengan menghadirkan kanal Debottlenecking sebagai solusi atas hambatan perizinan dan kendala investasi yang selama ini dikeluhkan para pelaku usaha.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperbaiki iklim investasi dengan mendengarkan langsung aspirasi investor.
Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), kanal ini berfungsi sebagai wadah untuk menuntaskan hambatan regulasi dan birokrasi yang menghambat arus modal masuk ke Indonesia.
Dalam forum International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, Selasa (12/5/2026), Purbaya mengungkapkan pihaknya secara rutin menggelar sidang mingguan untuk membedah setiap kendala yang dilaporkan pengusaha. Pemerintah mengklaim mekanisme ini terbukti efektif dalam menjaga kepercayaan investor global.
Data mencatat, sejak layanan Debottlenecking diluncurkan pada 16 Desember 2025, sebanyak 142 pengaduan telah diterima.
Dari jumlah tersebut, 83 kasus telah dibahas secara transparan dan 45 aduan di antaranya berhasil diselesaikan dengan baik.
Purbaya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan swasta. Mengingat belanja pemerintah hanya berkontribusi sekitar 10 persen terhadap perekonomian, kehadiran sektor swasta menjadi motor penggerak utama yang menyumbang 90 persen sisanya.
Tanpa keterlibatan aktif sektor swasta, pemerintah menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen ke atas akan sulit dicapai.
Oleh karena itu, perbaikan iklim usaha yang dibarengi dengan kepastian hukum dan kebijakan investasi yang kredibel menjadi prioritas utama guna menarik minat investor asing maupun domestik.
