Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti adanya keterputusan sejarah terkait Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 yang berdampak pada sikap politik luar negeri Indonesia saat ini. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah menjadi gamang dalam mengambil posisi tegas untuk membela bangsa-bangsa yang tertindas.
Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam seminar peringatan 71 tahun KAA bertajuk Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Hasto menilai, Indonesia perlu kembali merefleksikan spirit era Presiden Soekarno dalam memandang politik luar negeri bebas aktif. Ia merujuk pada kurikulum pendidikan masa lalu, seperti buku Civics bertajuk Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, yang secara mendalam mengajarkan geopolitik dan narasi pembebasan bangsa.
Dalam pandangan Hasto, Pancasila merupakan jawaban atas sistem internasional yang cenderung anarkis. Melalui semangat KAA, ia menekankan pentingnya kemandirian ekonomi sebagai upaya memulihkan struktur ekonomi yang sempat terpuruk akibat kolonialisme.
Ia menuding pemerintah era Orde Baru menjadi aktor utama yang menjauhkan masyarakat dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang ia sebut memutus mata rantai pemahaman bangsa terhadap perjuangan melawan penjajahan.
Acara seminar ini menghadirkan sejumlah tokoh strategis, di antaranya Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Kepala Badan Sejarah Indonesia PDIP Bonnie Triyana, serta pakar hubungan internasional Prof. Hikmahanto. Hadir pula Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, pakar Timur Tengah Dr. Dina Sulaeman, mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjayanto, hingga mantan Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dijadwalkan hadir memberikan pidato kunci dalam rangkaian acara tersebut. Kehadiran para tokoh ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali posisi Indonesia di panggung geopolitik dunia.
