Fenesia – Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinetnya untuk ketiga kalinya pada Rabu, 17 September 2025. Dalam perombakan ini, ia melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru, menandai perubahan signifikan dalam komposisi pemerintahan.
Dua posisi menteri yang dilantik adalah Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Sementara itu, tiga wakil menteri baru yang bergabung adalah Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Selain jajaran menteri dan wakil menteri, Prabowo juga melantik sejumlah pejabat lain. Mereka meliputi Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri, serta Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP.
Perombakan kabinet ini terjadi hanya berselang kurang dari dua minggu setelah reshuffle kedua pada Senin, 8 September 2025. Kala itu, Prabowo mencopot sejumlah menteri, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menpora Dito Ariotedjo, dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Dua kali perombakan dalam waktu singkat ini secara otomatis mengubah komposisi kabinet dan lingkaran Istana, dengan posisi Partai Gerindra yang semakin dominan. Hal ini terlihat dari masuknya Angga Raka yang memimpin Badan Komunikasi Pemerintah, Ferry Juliantono yang menggantikan Budi Arie sebagai Menteri Koperasi, dan Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan.
Menurut pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat, reshuffle kabinet ketiga ini merupakan upaya “menyeimbangkan” power sharing antara partai pendukung pemerintah dan kelompok profesional. Langkah ini juga dipandang sebagai upaya memperkuat posisi partai politik pendukung Prabowo, sekaligus sinyal soliditas kekuasaan menjelang tahun kedua pemerintahan.
Cecep menambahkan, perombakan ini juga menjadi ajang rehabilitasi politik dan rekonsiliasi pribadi antara Prabowo dengan Djamari Chaniago. Djamari diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan pemberhentian Prabowo dari ABRI pada tahun 1998. Penunjukan Djamari menunjukkan bahwa kebutuhan politik dan kedekatan personal bisa mengesampingkan memori masa lalu.
Selain itu, penunjukan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, yang merupakan kader Gerindra dan mantan Sekretaris Pribadi Prabowo, dilihat Cecep sebagai upaya memperkuat lingkaran terdekat presiden dengan orang-orang kepercayaannya. Angga Raka diharapkan mampu menerjemahkan keinginan presiden kepada publik.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menilai reshuffle kabinet ketiga lebih kental nuansa politiknya, ditandai dengan berkurangnya pengaruh Jokowi dan menguatnya posisi Gerindra. “Saya tidak melihat akan ada lonjakan akselerasi kinerja. Tidak perlu berharap banyak pada hal seperti ini,” ujar Ray.
Ray Rangkuti menyebut fenomena ini sebagai ‘Dejokowinisasi’ dan ‘Gerindranisasi’. ‘Dejokowinisasi’ merujuk pada berkurangnya orang-orang terdekat Jokowi di pemerintahan atau pergeseran posisi mereka, sedangkan ‘Gerindranisasi’ adalah bertambahnya kader-kader Gerindra dalam pemerintahan.
Pergeseran Erick Thohir dari Menteri BUMN ke Menpora menjadi contoh ‘Dejokowinisasi’ yang disorot Ray. Meskipun Erick dikenal dekat dengan Jokowi dan sebelumnya memegang posisi strategis, kini ia menempati posisi yang dianggap kurang strategis. Namun, menurut Ray, penempatan Erick sebagai Menpora bisa dimanfaatkan untuk membangun popularitas di kalangan Gen Z dan anak muda menjelang Pilpres 2029.
Nuansa ‘Dejokowinisasi’ juga terlihat dengan pemberhentian Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Hasan Nasbi dikenal sebagai salah satu pendukung utama Jokowi sejak Pilkada Jakarta 2012, namun perjalanannya di era Prabowo tidak semulus di era sebelumnya. Hasan sempat dikritik Prabowo secara terbuka, kemudian tugasnya sebagai juru bicara menyempit, hingga akhirnya diberhentikan.
