Polemik UU ITE Vs Kebebasan Berekspresi

FENESIA – Polemik UU ITE kembali menjadi sorotan publik. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sedang hangat-hangatnya dibicarakan masyarakat.

Kritikan tentang UU ITE selalu dikaitkan dengan kebebasan masyarakat dalam berekspresi, termasuk saat mengakses sesuatu di dunia maya. Menengok kasus yang pernah menjerat berbagai kalangan yang terjadi tahun 2020, terdapat 84 kasus dari berbagai elemen masyarakat.

Koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) Indonesia Damar Juniarto mengatakan pihaknya mencatat ada 381 kasus UU ITE sepanjang 2011 sampai 2019 yang menjerat perorangan maupun institusi.

Damar mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang positif melengkapi ajakan untuk menyampaikan kritik disertai untuk revisi UU ITE.

“Tapi setelah pernyataan itu disampaikan justru Kominfo berupaya menyusun pedoman interpretasi UU ITE. Ini sama mengatakan UU ITE tidak ada masalah,” kata Damar.

Selain itu, Damar juga mengatakan dampak politik UU ITE digunakan politisi dan kekuasaan untuk untuk menjatuhkan para lawannya.

“Berdasarkan laporan yang dihimpun dari koalisi masyarakat sipil, menunjukkan sejak 2016 sampai Februari 2020 untuk kasus-kasus dengan pasal 27, 28 dan 29 UU ITE. Hal ini menunjukkan penghukuman mencapai 96,8% dengan 744 perkara dan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% dengan 676 perkara,” ujarnya.

Menurut Damar, kecil sekali orang bisa lolos UU ITE 88% dihukum penjara. Mungkin sewaktu-waktu orang bisa dipenjara ketika menyampaiakn sesuatu diranah cyber apapun profesinya. Akademisi hingga jurnalis pun.

Tak hanya itu, permasalahan ini juga mengarah pada dampak sosial. Dengan mudahnya orang saling melapor masalah persoalan warisan hingga utang piutang dengan menggunakan UU ITE.