Tapanuli Utara – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendirikan posko nasional di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis malam (27/11/2025). Posko ini disiapkan untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang telah menewaskan delapan warga serta merusak puluhan rumah di wilayah tersebut.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Kemendagri Safrizal Zakaria Ali menjelaskan bahwa posko tersebut direncanakan menjadi pusat logistik udara. “Malam ini kami siapkan posko nasional di Tapanuli Utara, karena kami rencanakan menjadi pusat logistik udara,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta.
Koordinasi intensif terus dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat berjalan efektif. Tim Kemendagri telah berada di Tapanuli Utara dan berkoordinasi langsung dengan Bupati Tapanuli Utara serta jajaran keamanan setempat.
Tim lapangan telah bergerak menuju lokasi longsor pertama pada Rabu malam kemarin. Sementara itu, tim BNPB pada Kamis pagi telah menerbangkan pesawat caravan untuk meninjau dan mengirim bantuan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipatif demi memastikan seluruh daerah terdampak mendapatkan dukungan logistik yang memadai.
Safrizal juga menyampaikan bahwa helikopter logistik baru bisa mendarat pada Kamis sekitar pukul 16.00 WIB. Dengan demikian, pengangkutan logistik melalui helikopter baru dapat dilakukan pada Jumat hari ini.
“Tim PU (Dinas Pekerjaan Umum) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) terus berupaya membuka jalan. Namun longsor (susulan) terus terjadi karena hujan,” jelas Safrizal.
Bencana alam banjir dan longsor yang terjadi pada Senin kemarin, telah menyebabkan delapan warga meninggal dan puluhan rumah rusak. Upaya evakuasi telah dilakukan berbagai pihak hingga Selasa siang. Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, dan Satpol PP juga telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 300.2.8/9333/SJ tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi pada 18 November 2025.
Menindaklanjuti SE tersebut, Kemendagri bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, serta Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan di seluruh daerah. Konsolidasi ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah yang berlangsung secara virtual pada Jumat (21/11/2025), dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia.
