Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, atau Gus Yahya, menyatakan bahwa rapat pleno yang direncanakan oleh Syuriyah PBNU tidak sah.
Gus Yahya menegaskan, pleno hanya bisa terlaksana jika melibatkan Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah.
“Ini tidak dapat dianggap sah karena pleno hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum,” ujar Gus Yahya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/12).
Ia juga menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Ketum PBNU.
Menurutnya, ia adalah mandataris Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021 dan hanya dapat diganti melalui Muktamar.
“Pernyataan yang dikatakan sebagai hasil Rapat Harian Syuriyah mengenai posisi saya itu, tidak dapat diterima dan batal demi hukum, karena di luar kewenangan Rapat Harian Syuriyah itu sendiri,” tegasnya.
Sebelumnya, rencana rapat pleno muncul dalam silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU di Surabaya, Sabtu (29/11).
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu dekat demi memastikan roda organisasi berjalan normal.
Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur sebelumnya mengonfirmasi rencana rapat pleno akan digelar pada 9 Desember mendatang.
