Palembang – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara. Permintaan ini muncul setelah 13 murid SD Negeri 178 mengalami mual dan muntah, yang diduga kuat akibat menyantap menu dari program MBG.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang, Mgs Syaiful Padli, menegaskan program tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, hal ini krusial karena menyangkut keselamatan anak-anak.
Syaiful mengungkapkan bahwa secara nasional, kasus keracunan akibat program serupa sudah hampir menyentuh angka 5.000 anak. Insiden di SD 178 Palembang menambah daftar korban. “Kami meminta program ini dihentikan sementara, sampai ada perencanaan yang lebih matang,” ujar Syaiful pada Jumat (26/9/2025).
Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi dapur pengelola MBG. Sertifikasi ini bertujuan untuk menjamin makanan yang disajikan benar-benar higienis dan layak konsumsi. “Tim sertifikasi harus benar-benar bekerja. Jangan sampai anak-anak yang seharusnya sehat justru keracunan. Ini perlu kontrol ketat,” tegasnya.
Pemerintah Kota Palembang didesak untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kegiatan MBG agar kasus serupa tidak terulang. “Pemerintah harus segera mengevaluasi, agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kita tidak ingin ada lagi anak-anak didik yang menjadi korban,” jelas Syaiful.
Sebelumnya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa telah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Belasan murid SD Negeri 178 mengeluh mual dan muntah pada Kamis (25/9/2025).
Ratu Dewa memastikan akan segera berkoordinasi dengan pihak MBG terkait indikasi keracunan ini. Ia menjamin seluruh biaya pengobatan para korban akan ditanggung penuh oleh Pemerintah Kota Palembang.
Wali Kota juga menambahkan, jika masih ada keluhan pasca-perawatan, murid-murid akan tetap difasilitasi. Pemkot bahkan siap menyediakan penjemputan dengan ambulans bila diperlukan.
