Jakarta – Rencana pemerintah memasukkan bahasa Portugis sebagai mata pelajaran di sekolah menuai kritik tajam dari anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana.
Ia mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Bonnie Triyana menilai usulan ini lebih sebagai bentuk diplomasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
“Mungkin Presiden sedang meng-entertain Presiden Lula sebagai bagian dari diplomasi,” ujarnya.
Politisi PDIP ini sebenarnya mendukung pengajaran bahasa asing di sekolah. Namun, ia meragukan relevansi bahasa Portugis dalam konteks pergaulan internasional dan dunia akademik.
“Bahasa Portugis itu bukan bahasa pergaulan internasional. Bukan pula bahasa pengetahuan umum yang digunakan di kalangan akademik,” tegasnya.
Bonnie khawatir, jika bahasa Portugis diwajibkan, hal ini justru akan membebani siswa dan guru. Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus memaksimalkan pengajaran bahasa Inggris atau Mandarin.
“Lebih baik maksimalkan mutu pengajaran bahasa Inggris. Atau kalau mau ada tambahan pelajaran bahasa, bahasa Mandarin jauh lebih strategis untuk diajarkan,” katanya.
Selain itu, Bonnie juga mempertanyakan kesiapan tenaga pengajar dan anggaran yang dibutuhkan jika bahasa Portugis menjadi mata pelajaran wajib.
“Lagi-lagi pertanyaannya siapa yang akan mengajar? Gurunya dari mana? Apakah juga siap dengan anggarannya?” tanya Bonnie.
Sebagai solusi, Bonnie menyarankan agar bahasa Portugis dijadikan pilihan ekstrakurikuler saja. Dengan demikian, siswa tidak terbebani dan dapat memilih sesuai minat mereka.
