Fenesia – Warga Venezuela kini harus merogoh kocek lebih dalam jika ingin berkunjung ke Amerika Serikat. Pemerintah AS memperluas kebijakan jaminan (bond) visa yang mengharuskan warga negara tertentu, termasuk Venezuela, membayar hingga 15.000 dollar AS (sekitar Rp 251 juta) sebagai syarat pengajuan visa kunjungan (B1/B2).
Kebijakan yang akan berlaku mulai 21 Januari 2026 ini, menyasar warga dari 38 negara, mayoritas berasal dari Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan.
Departemen Luar Negeri AS menjelaskan, aturan baru ini mewajibkan pemohon visa yang memenuhi syarat dari negara-negara yang ditetapkan, menyerahkan jaminan sebesar 5.000, 10.000, atau 15.000 dollar AS. Besaran jaminan akan ditentukan saat wawancara visa.
Pemohon juga wajib menyetujui ketentuan jaminan melalui platform pembayaran Pay.gov sebelum proses visa dilanjutkan.
Langkah ini merupakan perluasan program yang diluncurkan Agustus 2025 dan menyasar pemohon visa turis dan bisnis yang dianggap berisiko tinggi tinggal melebihi masa berlaku visa (overstay).
Pemerintah AS berdalih, jaminan ini bertujuan mencegah pelanggaran visa.
Namun, pembayaran jaminan tidak menjamin visa akan disetujui. Jaminan akan dikembalikan jika visa ditolak atau pemohon memenuhi semua ketentuan visa selama kunjungan.
Kebijakan ini menambah beban finansial bagi pelamar visa dan diperkirakan berdampak pada jumlah kunjungan, studi, dan hubungan bisnis lintas negara.
Langkah ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Venezuela, menyusul operasi penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
Sejumlah pihak menilai kebijakan ini sebagai bagian dari kebijakan imigrasi dan keamanan yang semakin ketat oleh pemerintahan AS.
Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Presiden Trump menerapkan berbagai kebijakan terkait imigrasi dan visa, termasuk deportasi, pencabutan visa, dan pemeriksaan riwayat media sosial.
Kelompok hak asasi manusia mengkritik kebijakan ini karena dinilai menghambat proses hukum yang adil dan kebebasan berekspresi. Namun, pemerintah AS menegaskan langkah ini diperlukan untuk meningkatkan keamanan dalam negeri.
