Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, buka suara soal penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dan istrinya.
Maduro ditangkap dalam operasi militer, Sabtu (3/1/2026).
TB Hasanuddin menilai Indonesia harus menentang tindakan AS. Tindakan itu dinilai melanggar kedaulatan negara lain.
“Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas dan tegas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan,” ujarnya, Senin (5/1/2026).
Hal ini sesuai amanat UUD 1945.
Indonesia, melalui perwakilan di PBB, harus proaktif mendorong penyelesaian masalah ini.
Penyelesaian harus melalui koridor hukum internasional dan mekanisme resmi PBB.
“Indonesia harus ikut menjaga marwah PBB sebagai lembaga internasional yang mampu menyelesaikan konflik global secara beradab, adil, dan berbasis hukum,” kata TB Hasanuddin.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan pasukannya telah melancarkan serangan skala besar ke Venezuela.
Trump juga mengumumkan penangkapan Maduro dan istrinya. Mereka dibawa ke luar Venezuela.
Jaksa Agung AS Pamela Bondi mengatakan Maduro dan istrinya akan segera diadili di Pengadilan Distrik Selatan New York.
Trump juga menyatakan akan mengelola kilang minyak Venezuela setelah penangkapan Maduro.
Trump menyatakan Amerika akan “menjalankan” Venezuela untuk sementara waktu.
Hal ini menyusul operasi militer besar AS di Venezuela pada Minggu (4/1/2026).
Trump mengatakan Amerika akan mengelola Venezuela hingga transisi kekuasaan yang aman dan tertib.
Perusahaan minyak besar AS akan masuk ke Venezuela untuk memperbaiki infrastruktur minyak.
Trump menilai industri minyak Venezuela telah lama gagal dikelola.
Perusahaan minyak AS akan menginvestasikan miliaran dolar untuk memperbaiki fasilitas produksi dan distribusi.
Trump mengklaim langkah ini akan menguntungkan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat.
Venezuela memiliki cadangan minyak mentah yang sangat besar, sekitar 303 miliar barel.
Jumlah ini hampir 20 persen dari total cadangan minyak dunia.
Hal ini menjadikan Venezuela sebagai target strategis dalam kebijakan energi global Amerika.
