Jakarta – Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) menggelar Refleksi Akhir Tahun 2025 secara daring, 30 Desember 2025.
Tema yang diangkat adalah “Evaluasi Holistik Politik Lingkungan dan Kebencanaan”.
Sejumlah pakar menjadi narasumber.
Di antaranya Prof. Dr. Purwo Santoso (UGM), Prof. Dr. Asrinaldi (Universitas Andalas), Rachmawati Husein (BNPB dan UMY), serta perwakilan Sekda Jawa Barat Dr. Hj. Ai Saadiyah Dwidaningsih.
Ketua Umum APSIPOL, Dr. Asep A. Sahid Gatara membuka acara.
Ia juga meluncurkan open donasi untuk rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Inisiatif ini bagian dari program pengabdian masyarakat dengan tagline “Politik adalah Kemanusiaan”.
Dr. Asep menekankan bahwa bencana sepanjang 2025 bukan hanya alamiah.
Melainkan akibat tata kelola dan keadilan struktural yang lemah.
Partisipasi semua pihak menjadi kunci memahami akar masalah kebencanaan.
Refleksi ini bertujuan membangun kesadaran kolektif tentang tabiat alam dan hubungannya dengan perilaku manusia.
Prof. Purwo Santoso menyatakan setiap sistem mereproduksi berkah sekaligus petaka, termasuk sistem politik dan alam.
Ia menilai politik lingkungan perlu integrasi dalam pembangunan untuk pengendalian ruang dan pemulihan ekosistem.
Prof. Asrinaldi mengkritik state capture dan resentralisasi yang melemahkan daerah dalam mengelola sumber daya alam.
Ia mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk penanggulangan bencana yang lebih mandiri.
Rachmawati Husein menyoroti dominasi pendekatan responsif atas preventif serta fragmentasi regulasi.
Ia menyerukan fokus jangka panjang pada mitigasi risiko bencana.
Perwakilan Jawa Barat memaparkan tantangan triple planetary crisis dan kebijakan lokal seperti pengendalian alih fungsi lahan serta penanganan sampah.
APSIPOL menegaskan kebencanaan sebagai isu politik strategis.
Isu ini memerlukan paradigma preventif, integrasi keadilan ekologis, serta partisipasi masyarakat terdampak.
Asosiasi ini mendorong dunia pendidikan tinggi ilmu politik untuk mengembangkan kajian kebencanaan.
Serta menjadi ruang kritik akademik terhadap kebijakan tidak berkelanjutan.
