Padang – Pemerintah daerah se-Sumatera Barat (Sumbar) bersatu padu menekan inflasi jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Komitmen ini muncul di tengah ancaman krisis pangan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda.
Inflasi di Kota Padang tercatat 3,65 persen pada November 2025.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengungkapkan banjir dan longsor menjadi biang keladi kenaikan harga.
“Banjir dan longsor mengganggu suplai dan distribusi bahan pangan,” tegas Maigus saat Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumbar, Kamis (11/12/2025).
Kondisi ini memicu kenaikan harga dan inflasi yang meresahkan.
Maigus menjelaskan, permintaan beras melonjak, menyebabkan kekurangan stok. Harga cabai dan telur ayam pun ikut terkerek naik akibat kendala transportasi.
Kerusakan irigasi pertanian akibat bencana hidrometeorologi semakin memperparah ancaman krisis pangan.
Maigus menyebut ketersediaan pangan masih rentan, terutama menjelang Nataru, meski harga pangan mulai menunjukkan tanda-tanda stabil.
Empat kecamatan terdampak parah, yaitu Koto Tangah, Nanggalo, Kuranji, dan Pauh, dengan total 176,25 hektare lahan pertanian tertimbun.
Selain itu, 206 kelompok tani merasakan dampaknya, dan total lahan bermasalah akibat irigasi rusak mencapai 3.146 hektare.
Maigus berharap Pemerintah Provinsi Sumbar segera turun tangan mendukung percepatan perbaikan irigasi.
“Inflasi sulit dikendalikan jika irigasi tidak segera diatasi. Lahan yang tidak bisa ditanami berpotensi menambah warga yang butuh suplai beras,” pungkasnya.
